SHARE

istimewa

CARAPANDANG.COM - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar membantah dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta kepada MUI DKI untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Secara khusus, ia meminta agar orang yang melontarkan tudingan karena kontra dengan rencana pembentukan pasukan siber untuk melawan hoaks di bawah Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI DKI tersebut mencari tahu sebelum berkomentar.

"Jadi orang kalau tidak mengerti urusan MUI, enggak mengerti dapur MUI, jangan suka ngomong dulu. Tanya dulu, baru ngomong," kata Munahar kepada wartawan di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, Senin.

"Jadi tanya dulu dapur MUI itu bagaimana, karena enggak ada hubungannya (dana hibah dengan pembentukan tim siber)," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menuding pembentukan tim siber MUI DKI Jakarta untuk melawan hoaks berkaitan dengan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI senilai Rp10,6 miliar.

Munahar membantah tudingan tersebut. Kalau disebut bahwa pembentukan tim siber karena adanya dana hibah dari Pemprov DKI, maka seharusnya pasukan siber itu saat ini sudah ada.

Karena sebelum Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Anies Baswedan, dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta tersebut sudah ada.

"Dana hibah itu ada sejak dulu dan dana hibah itu dipergunakan untuk operasional dan pelaksanaan program kerja MUI dari tingkat provinsi, tingkat kota, sampai tingkat kecamatan, bahkan nantinya ke kelurahan," kata Munahar.

"Orang yang tidak mengerti, menghubung-hubungkan antara persiapan membentuk tim yang akan kami siapkan ini dengan dana hibah. Itu orang yang tidak mengerti urusan MUI," ujar dia pula.
 

Halaman :