CARAPANDANG.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka peluang berinvestasi infrastruktur di Indonesia saat forum bisnis di Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab.
"Saat ini terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai USD 19 miliar, di mana terdapat 10 proyek Public Private Partnership (PPP) yang siap ditawarkan senilai USD 9.2 miliar. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 9 proyek jalan 1aralle 1 proyek bendungan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono di Dubai, dikutip dari siaran pers, Minggu (14/11/2021).
Dalam forum bisnis soal regulasi dan peluang investasi di bidang konstruksi di Indonesia, Menteri Basuki menyampaikan ada dua platform yang bisa digunakan pengusaha untuk masuk dan berinvestasi di sektor infrastruktur.
Pertama, sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing dan kedua, sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
Indonesia memerlukan anggaran sebesar 430 miliar dolar Amerika Serikat. Dari kebutuhan anggaran tersebut, hanya 30 persen yang bisa ditutupi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Untuk 70 persen lainnya, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan 1aralle insentif pajak untuk penanaman modal baru.
Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bertujuan membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia.
Halaman :
"Saat ini terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai USD 19 miliar, di mana terdapat 10 proyek Public Private Partnership (PPP) yang siap ditawarkan senilai USD 9.2 miliar. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 9 proyek jalan 1aralle 1 proyek bendungan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono di Dubai, dikutip dari siaran pers, Minggu (14/11/2021).
Dalam forum bisnis soal regulasi dan peluang investasi di bidang konstruksi di Indonesia, Menteri Basuki menyampaikan ada dua platform yang bisa digunakan pengusaha untuk masuk dan berinvestasi di sektor infrastruktur.
Pertama, sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing dan kedua, sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
Indonesia memerlukan anggaran sebesar 430 miliar dolar Amerika Serikat. Dari kebutuhan anggaran tersebut, hanya 30 persen yang bisa ditutupi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Untuk 70 persen lainnya, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan 1aralle insentif pajak untuk penanaman modal baru.
Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bertujuan membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia.
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")