CARAPANDANG -Â Pemerintahan Biden siap untuk memperkenalkan pembatasan baru pada perusahaan-perusahaan AS yang mendanai pengembangan teknologi komputasi canggih di China, New York Times melaporkan pada Kamis (9/2/2023).
AS tahun lalu menerbitkan serangkaian kontrol ekspor, termasuk langkah untuk menghentikan China dari chip semikonduktor tertentu yang dibuat di mana pun di dunia dengan peralatan AS, dalam upayanya untuk memperlambat kemajuan teknologi dan militer Beijing.
Negara Paman Sam juga telah bekerja pada pembatasan investasi oleh perusahaan-perusahaan AS selama berbulan-bulan dan langkah-langkah tersebut sekarang sebagian besar selesai dan dapat diterbitkan lagi dalam waktu dua bulan, kata surat kabar itu, mengutip orang-orang yang mengetahui diskusi tersebut.
Ia menambahkan bahwa Departemen Keuangan telah menjangkau pemerintah lain, serta Uni Eropa, untuk mencoba memastikan mereka tidak memberikan pembiayaan serupa ke China setelah AS menghentikannya.
Rincian perintah eksekutif yang tertunda masih belum jelas, kata laporan itu, tetapi diperkirakan akan meminta perusahaan-perusahaan untuk melaporkan lebih banyak informasi kepada pemerintah tentang rencana investasi mereka di negara musuh tertentu.
Perintah tersebut kemungkinan akan melarang investasi langsung di beberapa area sensitif, seperti komputasi kuantum, semikonduktor canggih, dan kemampuan kecerdasan buatan tertentu dengan aplikasi militer atau pengawasan, kata NYT, mengutip beberapa orang yang mengetahui rencana tersebut.
AS tahun lalu menerbitkan serangkaian kontrol ekspor, termasuk langkah untuk menghentikan China dari chip semikonduktor tertentu yang dibuat di mana pun di dunia dengan peralatan AS, dalam upayanya untuk memperlambat kemajuan teknologi dan militer Beijing.
Negara Paman Sam juga telah bekerja pada pembatasan investasi oleh perusahaan-perusahaan AS selama berbulan-bulan dan langkah-langkah tersebut sekarang sebagian besar selesai dan dapat diterbitkan lagi dalam waktu dua bulan, kata surat kabar itu, mengutip orang-orang yang mengetahui diskusi tersebut.
Ia menambahkan bahwa Departemen Keuangan telah menjangkau pemerintah lain, serta Uni Eropa, untuk mencoba memastikan mereka tidak memberikan pembiayaan serupa ke China setelah AS menghentikannya.
Rincian perintah eksekutif yang tertunda masih belum jelas, kata laporan itu, tetapi diperkirakan akan meminta perusahaan-perusahaan untuk melaporkan lebih banyak informasi kepada pemerintah tentang rencana investasi mereka di negara musuh tertentu.
Perintah tersebut kemungkinan akan melarang investasi langsung di beberapa area sensitif, seperti komputasi kuantum, semikonduktor canggih, dan kemampuan kecerdasan buatan tertentu dengan aplikasi militer atau pengawasan, kata NYT, mengutip beberapa orang yang mengetahui rencana tersebut.
.jpg "Biden Peringatkan Netanyahu Untuk Tidak Lakukan Serangan Balasan")
