SHARE

Istimewa

CARAPANDANG.COM - Esensi pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI cukup memberikan optimisme.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Jakarta, Senin (16/8). 

Namun, dia berharap agar skema kebijakan yang disertai proyeksi yang disampaikan presiden  tidak  berhenti di atas kertas dan hanya sekadar menjadi teks pidato tanpa aksi nyata.

"Pidato kenegaraan yang disampaikan presiden telah menjadi dokumen negara. Maka dari itu, isi pidato presiden harus direalisasikan," ujarnya.

Dia berharap semua pejabat pemerintahan di bawah presiden harus mewujudkan apa yang menjadi arahan presiden. Misalnya, Presiden Jokowi minta harga tes PCR diturunkan ke kisaran Rp450-550 ribu dan beberapa jenis obat penangan COVID-19 gratis, ketersediaan dan keterjangkauan harga obat, perlunya akselerasi vaksinasi, sinergitas kebijakan dan koordinasi antar-lembaga harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab soal ini.

Begitu pula, arahan presiden yang terkait dengan percepatan dan efektifitas bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra-Kerja, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM yang diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen harus segera terealisasi dan tepat sasaran.

"Semua pejabat di bawah presiden yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab harus memastikan semua arahan presiden berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak boleh lagi terjadi kondisi yang bertolak belakang antara kebijakan dengan fakta di lapangan," kata Karyono menegaskan.

Oleh karena itu, fungsi pengawasan harus ditingkatkan dan perlu ada sanksi tegas kepada pejabat yang kinerjanya sangat buruk, terlebih bagi yang menyalahgunakan wewenang.

Dia pun mengingatkan, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan sudah mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan di tengah situasi pandemi.

"Arahan presiden ini harus benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Tak kalah pentingnya, diperlukan dukungan dan sinergi antar-lembaga negara mensukseskan program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi," ujarnya.

Esensi pidato kenegaraan yang lebih fokus membahas masalah penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya selaras dengan situasi dan kondisi riil. Selain itu, kata Karyono, presiden juga mengulas skema kebijakan ekonomi di tengah pandemi dan pasca-pandemi.

Ada hal penting dan substansial dari isi pidato Presiden Jokowi adalah pentingnya menjaga ekuilibrium atau keseimbangan antara kesehatan masyarakat dengan masalah ekonomi, sosial dan sektor lainnya.

Menurut dia, skema manajemen keseimbangan dalam penanganan pandemi memang menjadi keniscayaan, bahkan sejumlah negara melakukan hal yang sama. "Penanganan pandemi itu ibarat merawat bayi kembar siam. Semua aspek harus dirawat untuk menjaga agar tetap hidup," tuturnya.

Tags
SHARE