CARAPANDANG.COM- Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memastikan kementeriannya akan mencari tahu apakah ada ada hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilanggar dalam pembuatan film animasi "Merah Putih One for All".

Hal ini terkait adanya beberapa potongan adegan dalam animasi tersebut yang diduga merupakan kekayaan intelektual dari film lain yang juga menjadi perbincangan warganet dan kreator.

"Kalau yang kita lihat sebenarnya ada dua sih. Jadi aset itu kalau misalnya di dunia animasi dan termasuk dunia game juga, ada aset yang diperjualbelikan namanya digital asset seperti di Unity, it's an open market. Kalau selama mereka membeli aset-aset yang ada di sana, ini tidak menyalahgunakan aturan," kata Irene saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa.

Irene mengatakan dalam industri digital dan visual game, ada aset kekayaan intelektual yang bisa diperjualbelikan dan legalitasnya terjamin. Namun jika pembuat animasi mengambil kekayaan intelektual tanpa izin dan bukan dari aset yang diperjualbelikan maka hal tersebut melanggar aturan.

Ia mengatakan akan memastikan animasi tersebut tidak menyalahi aturan dalam penggunaan visual dari kekayaan intelektual kreator lain tanpa izin.

Irene juga menegaskan film animasi "Merah Putih One for All" sama sekali tidak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah termasuk dari dana APBN, dan Kementerian Ekonomi Kreatif tidak memberikan dukungan dana baik dari finansial maupun non finansial seperti promosi.